DIALEKSIS.COM | Opini - Setelah polemik JKA selesai, ada sebuah ungkapan lama dalam tradisi filsafat Islam yang layak kita renungkan yakni membagi manusia ke dalam empat golongan: ada yang tahu bahwa ia tahu, ada yang tahu dengan ketidaktahuannya, ada yang tidak tahu bahwa ia tahu, dan ada yang tidak tahu dengan ketidaktahuannya sendiri. Empat golongan itu akan kita tarik sebagai pisau analisis dalam revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, atau yang dikenal sebagai UUPA.
DIALEKSIS.COM | Meulaboh - Bupati Aceh Barat, Tarmizi, S.P., M.M., menyambut baik keputusan Pemerintah Aceh mencabut Pergub Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh (JKA). Ia menilai keputusan tersebut menjadi langkah penting dalam memastikan masyarakat Aceh tetap memperoleh hak layanan kesehatan secara adil dan menyeluruh.
IALEKSIS.COM | Meulaboh - Bupati Aceh Barat Tarmizi SP, MM memimpin rapat terkait Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) di ruang rapat Teuku Umar, Setdakab Aceh Barat pada Senin (18/5/2026).
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pengamat Ekonomi Publik, Dr. Safwan Nurdin, SE., M.Si., mengapresiasi langkah Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, yang mencabut Pergub Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh (JKA). Kebijakan tersebut dinilai sebagai langkah strategis dan responsif dalam mengakhiri polemik yang selama ini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat Aceh.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) Wilayah Simeulue, Hermansyah, mengajak seluruh masyarakat Aceh untuk kembali bersatu mendukung pemerintahan Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah setelah dicabutnya Pergub Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh (JKA).
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ratusan masyarakat dan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Aceh (ARA) tetap menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Aceh, Senin (18/5/2026), meski Pemerintah Aceh telah mencabut Pergub Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh berbasis desil.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem menginstruksikan pencabutan Pergub Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh (JKA). Dengan pencabutan aturan tersebut, masyarakat Aceh dipastikan tetap dapat memperoleh layanan kesehatan seperti biasa.
DIALEKSIS.COM | Opini - Di Aceh, kesehatan bukan sekadar urusan layanan publik. Ia telah lama menjadi bagian dari identitas politik dan kontrak sosial antara pemerintah dengan rakyat. Karena itu, ketika muncul wacana pencoretan sekitar 823 ribu peserta Jaminan Kesehatan Aceh (JKA), publik tidak melihatnya hanya sebagai kebijakan administratif biasa. Yang dipertaruhkan adalah rasa aman sosial masyarakat Aceh sendiri.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRK) Banda Aceh Abdul Rafur menilai polemik soal Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh sengaja digiring untuk mengalihkan perhatian publik atas kegagalan Muzakkir Manaf (Mualem) sebagai Gubernur Aceh.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Polemik terkait program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) dan pengelolaan Dana Pokok Pikiran (Pokir) DPR Aceh dinilai mencerminkan persoalan mendasar dalam tata kelola anggaran publik di Aceh. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum bekerja secara optimal dalam mendorong kesejahteraan masyarakat.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Gubernur Aceh menegaskan bahwa kebijakan terkait Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola layanan kesehatan agar lebih tepat sasaran, adil, dan berkelanjutan.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Aceh melalui Juru Bicara, Dr. Nurlis Effendi, meminta masyarakat untuk memberikan waktu dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh (JKA), yang saat ini tengah menjadi sorotan publik.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, turun langsung menemui mahasiswa yang menggelar aksi di teras depan Kantor Gubernur Aceh, Senin (4/5/2026). Pertemuan itu berlangsung usai massa dari Aliansi Rakyat Aceh menyampaikan protes terhadap Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh (JKA).
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kalimat itu meluncur sederhana, tapi mengguncang ruang rapat DPR Aceh: “Saket ban saboh geureupoh awak kah.” Seorang mahasiswa, berambut ikal, duduk di kursi perwakilan Aliansi Rakyat Aceh, melontarkannya dengan nada getir.
DIALEKSIS.COM | Aceh - Pemerintah Aceh merespons keras pernyataan Ketua DPR Aceh, Zulfadhli atau yang dikenal sebagai Abang Samalanga, terkait tudingan perampokan dana Jaminan Kesehatan Aceh (JKA). Juru Bicara Pemerintah Aceh, Dr. Nurlis Effendi, menilai pernyataan tersebut terlalu berlebihan dan tidak mencerminkan etika dalam penyampaian pendapat.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dinamika antara legislatif dan eksekutif di Aceh kembali mencuat setelah DPRA mengusulkan pencabutan Pergub Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh (JKA). Menanggapi hal itu, Juru Bicara Pemerintah Aceh, Dr. Nurlis Effendi, menyatakan sikap menghormati, namun sekaligus memberi sinyal perlunya kajian yang lebih mendalam.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, memaparkan data kepesertaan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) dalam rapat koordinasi yang dipimpin Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, di Meuligoe Gubernur, Kamis (23/4/2026).
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem, mengajak masyarakat untuk tetap tenang menyikapi polemik Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) yang belakangan ramai diperbincangkan di media sosial.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Aceh mulai menerapkan penyesuaian kebijakan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) Tahun 2026 yang efektif berlaku pada 1 Mei mendatang. Kebijakan ini difokuskan pada penajaman sasaran penerima manfaat, menyusul kondisi fiskal daerah yang mengalami tekanan.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dedi Sumardi Nurdin atau yang dikenal sebagai Dedi Lamra, alumni Program Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) XXVI Lemhannas RI menilai, langkah Pemerintah Aceh dalam melakukan penyesuaian program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) tahun 2026 bagian dari strategi besar pemerintah dalam memastikan subsidi kesehatan benar-benar tepat sasaran.
